HALMAHERA SELATAN – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di Desa Waringi, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi perhatian masyarakat. Warga mempertanyakan ketersediaan dan pemerataan BBM subsidi yang disebut berkisar 3 hingga 5 ton, namun diduga hanya mampu bertahan sekitar dua hingga tiga hari.

Keluhan tersebut terutama dirasakan masyarakat nelayan yang bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas melaut. Ketika stok diduga cepat habis, sebagian warga mengaku kembali kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penyaluran BBM subsidi di Desa Waringi. Masyarakat meminta persoalan ini dapat diperiksa berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan.

Sejumlah warga menyebut pasokan BBM subsidi yang masuk ke wilayah Waringi diduga berkisar 3–5 ton. Namun, stok tersebut disebut hanya mampu bertahan dua hingga tiga hari, sementara sebagian masyarakat masih mengaku kesulitan memperoleh BBM.

Warga mempertanyakan apakah kondisi tersebut semata-mata disebabkan tingginya kebutuhan masyarakat atau terdapat dugaan persoalan dalam proses penyaluran.

Masyarakat juga menyampaikan dugaan bahwa sebagian BBM subsidi kemungkinan dialihkan, dijual, atau didistribusikan ke wilayah maupun desa lain. Namun, dugaan tersebut masih merupakan informasi dari masyarakat dan belum terbukti secara resmi.

Karena itu, warga meminta pemerintah dan aparat terkait melakukan pemeriksaan terhadap jumlah pasokan, waktu kedatangan, volume penyaluran, serta penerima BBM subsidi.

Masyarakat mendesak Disperindagkop Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM subsidi di Desa Waringi. Evaluasi diharapkan dilakukan secara langsung agar dapat diketahui kondisi sebenarnya di lapangan.

Warga meminta pemerintah memastikan apakah pasokan yang tersedia memang sesuai kebutuhan masyarakat atau terdapat persoalan yang menyebabkan sebagian warga tidak memperoleh BBM secara mencukupi.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Warga juga meminta izin operasional SPBU dievaluasi apabila ditemukan pelanggaran yang memenuhi dasar hukum untuk dikenakan sanksi hingga pencabutan izin.

Selain itu, masyarakat mendesak Polres Halmahera Selatan segera menindaklanjuti dugaan persoalan distribusi BBM subsidi tersebut. Aparat diminta melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penjualan kembali, pengalihan, penimbunan, atau penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan.

Masyarakat menegaskan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan data yang jelas. Jika dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan bukti pelanggaran hukum, pihak yang bertanggung jawab diminta diproses sesuai ketentuan.

Bagi masyarakat nelayan, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting untuk menjalankan aktivitas melaut. Kesulitan memperoleh bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat.

Karena itu, warga berharap pemerintah memastikan BBM subsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Sementara itu, media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pemilik SPBU, Bapak Sarman, untuk memperoleh penjelasan mengenai keluhan masyarakat terkait distribusi BBM subsidi tersebut.

Konfirmasi dilakukan terkait jumlah pasokan, mekanisme penyaluran, stok yang diduga hanya bertahan dua hingga tiga hari, serta dugaan adanya BBM yang dialihkan atau didistribusikan ke wilayah lain.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, Bapak Sarman belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.

Media tetap membuka ruang klarifikasi bagi pemilik maupun pengelola SPBU untuk memberikan penjelasan secara resmi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah, Disperindagkop, dan Polres Halmahera Selatan untuk memastikan dugaan persoalan tersebut dapat segera diperiksa.

Dugaan mengenai pasokan 3–5 ton, stok yang hanya bertahan dua hingga tiga hari, serta kemungkinan adanya BBM yang dialihkan ke wilayah lain masih membutuhkan verifikasi resmi dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta.

Warga berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan kepastian serta memastikan distribusi BBM subsidi di Desa Waringi berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.