HALMAHERA SELATAN – Berbagai persoalan yang terjadi di SMP Negeri Unggulan Saruma kini menjadi perhatian publik. Sejumlah isu yang mencuat, mulai dari dugaan pemotongan gaji tenaga sekuriti, keterlambatan pembayaran honor tenaga pengasuh, hingga pemberhentian tenaga honorer, memunculkan pertanyaan terkait tata kelola keuangan dan manajemen sumber daya manusia di lingkungan sekolah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, gaji tenaga sekuriti yang sebelumnya sebesar Rp2 juta diduga mengalami penyesuaian menjadi Rp1,5 juta. Penyesuaian tersebut disebut-sebut berkaitan dengan pergantian bendahara di internal sekolah.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan tersebut perlu disertai penjelasan resmi serta dasar administrasi yang jelas. Dalam prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, pergantian bendahara tidak seharusnya berdampak langsung terhadap hak normatif tenaga kerja tanpa adanya kebijakan tertulis dan mekanisme yang transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu sumber internal menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan rinci terkait kebijakan tersebut.
“Informasi yang kami terima hanya sebatas adanya pergantian bendahara, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pemotongan,” ujarnya.
Selain persoalan tersebut, keterlambatan pembayaran honor juga dialami oleh tenaga pengasuh. Beberapa tenaga pengasuh dilaporkan belum menerima hak mereka selama dua bulan terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja serta berdampak pada kelancaran kegiatan pendukung di lingkungan sekolah.
Persoalan lainnya adalah pemberhentian tenaga honorer yang terdiri dari 4 guru honorer dan 2 tenaga tata usaha (TU). Alasan yang disampaikan kepada mereka berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Kebijakan efisiensi anggaran memang merupakan bagian dari langkah penyesuaian fiskal. Namun, implementasinya di tingkat satuan pendidikan dinilai perlu dilakukan secara terencana, transparan, dan mempertimbangkan dampak terhadap tenaga kerja serta keberlangsungan proses pendidikan.
Sejumlah pihak menilai bahwa setiap kebijakan yang menyangkut tenaga honorer seharusnya disertai komunikasi yang jelas, mekanisme yang terukur, serta upaya mitigasi bagi pihak yang terdampak.
“Harus ada kejelasan dan komunikasi yang baik. Tenaga honorer juga bagian penting dari sistem pendidikan,” ujar salah satu pihak.
Akumulasi berbagai persoalan ini mendorong munculnya desakan kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi. Bupati Halmahera Selatan diminta untuk meninjau secara menyeluruh kinerja Kepala Dinas Pendidikan serta pihak manajemen SMP Negeri Unggulan Saruma.
Langkah evaluasi dinilai penting guna memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan manajemen sumber daya manusia berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta ketentuan yang berlaku.
Pengamat pendidikan menekankan bahwa sekolah sebagai institusi publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga tata kelola yang baik. Setiap kebijakan yang diambil, khususnya yang berdampak pada tenaga kerja, harus memiliki dasar yang jelas dan dikomunikasikan secara terbuka.
Lebih lanjut, pemberhentian tenaga honorer juga dikhawatirkan dapat berdampak pada proses belajar-mengajar, mengingat peran mereka dalam mendukung operasional pendidikan di sekolah.
Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMP Negeri Unggulan Saruma belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai persoalan yang berkembang. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala sekolah, bendahara, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh klarifikasi yang utuh.
Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik berimbang, ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Perlindungan terhadap hak tenaga kerja serta keberlangsungan layanan pendidikan harus menjadi perhatian utama semua pihak.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ini secara objektif dan menyeluruh.
