HALMAHERA SELATAN KECAMATAN OBI RETORIKAAKTUAL.COM — Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Desa Baru, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, kembali dikeluhkan masyarakat. Warga menilai pasokan yang tersedia belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan tersebut muncul karena BBM, khususnya Pertalite, disebut cepat habis setelah pasokan tiba. Kondisi ini membuat masyarakat harus mencari BBM di tempat lain ketika persediaan di Desa Baru mulai menipis.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Kecamatan Obi, keberadaan BBM memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari. BBM tidak hanya digunakan untuk kendaraan roda dua dan roda empat, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas perdagangan, transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Warga pun mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pertamina agar segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pemerintah diminta tidak hanya melihat jumlah pasokan yang masuk, tetapi juga menghitung kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Pasokan 10–15 Ton
Media ini telah melakukan konfirmasi kepada Pak Amang terkait kondisi pasokan BBM di Desa Baru.
Dalam keterangannya, Amang menjelaskan bahwa pasokan minyak yang tersedia berada pada kisaran 10 sampai 15 ton.
Keterangan tersebut menjadi penting di tengah keluhan masyarakat mengenai cepat habisnya BBM. Jika pasokan 10–15 ton belum mampu memenuhi kebutuhan warga hingga periode distribusi berikutnya, maka kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Masyarakat berharap pemerintah dan Pertamina dapat memastikan apakah jumlah pasokan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan aktual Desa Baru atau justru perlu dilakukan penambahan kuota.
Warga Minta Pemerintah Jangan Hanya Menunggu Keluhan
Warga menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya menunggu laporan atau keluhan masyarakat, tetapi melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi distribusi BBM di lapangan.
Menurut masyarakat, persoalan BBM harus dilihat berdasarkan kondisi geografis dan kebutuhan wilayah. Desa Baru berada di wilayah kepulauan dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, sehingga kebutuhan BBM perlu dihitung secara realistis.
Warga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap jumlah kuota yang selama ini diterima Desa Baru. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kuota yang ada tidak mencukupi, maka pemerintah diminta segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong penambahan pasokan.
Jangan Sampai Warga Terus Kesulitan
Masyarakat berharap persoalan keterbatasan BBM tidak terus berulang. Mereka menginginkan adanya solusi yang bersifat jangka panjang sehingga warga tidak harus menghadapi persoalan yang sama setiap kali pasokan datang.
Keterbatasan BBM, menurut warga, dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Ketika bahan bakar sulit diperoleh, mobilitas warga menjadi terganggu dan biaya operasional kendaraan maupun aktivitas ekonomi dapat ikut meningkat.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah daerah dan Pertamina lebih serius melihat persoalan tersebut. Pemerintah juga diminta memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pertamina Diminta Evaluasi Kuota Selain pemerintah daerah, masyarakat juga mendesak Pertamina melakukan evaluasi terhadap kuota BBM untuk Desa Baru.
Warga mempertanyakan apakah kuota yang tersedia saat ini masih relevan dengan perkembangan jumlah pengguna kendaraan dan aktivitas masyarakat. Sebab, apabila kebutuhan meningkat sementara kuota tetap, maka potensi kekurangan BBM akan terus terjadi.
Masyarakat berharap Pertamina dapat membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak pengelola untuk mencari solusi terbaik.
Penambahan pasokan Pertalite dinilai menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan apabila berdasarkan data dan evaluasi memang ditemukan adanya kekurangan kuota.
Pemerintah Diminta Turun ke Lapangan Masyarakat menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pengelola SPBU. Pemerintah daerah dan Pertamina juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi BBM berjalan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Karena itu, pemerintah diminta turun langsung melihat kondisi di Desa Baru, memeriksa pola pasokan, tingkat kebutuhan, serta kecepatan penyerapan BBM oleh masyarakat.
Langkah tersebut penting agar kebijakan penyaluran BBM tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jika memang pasokan 10–15 ton belum mencukupi, maka kuota perlu dievaluasi dan penambahan pasokan harus dipertimbangkan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya berharap BBM tersedia secara cukup, distribusinya jelas, dan kebutuhan masyarakat Desa Baru mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Pertamina.
Persoalan ini kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan Pertamina untuk membuktikan bahwa kebutuhan BBM masyarakat di wilayah kepulauan juga menjadi bagian penting dalam kebijakan distribusi energi.
Warga menunggu tindakan nyata, bukan sekadar penjelasan.
