Jakarta – Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM Malut) menjadwalkan aksi demonstrasi pada Rabu, 8 April 2026 di kantor pusat PT GMM, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi ini merupakan bentuk protes atas dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan program beasiswa perusahaan yang ditujukan bagi mahasiswa asal Kecamatan Gane Barat Selatan, Halmahera Selatan.
Keterangan resmi disampaikan oleh Kabid Humas BIM Malut, Rifaldi Takdir, yang menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada besaran bantuan, melainkan pada tata kelola dan mekanisme distribusi yang dinilai belum akuntabel.
“Beasiswa seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun jika dikelola tanpa transparansi, justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan publik,” ujar Rifaldi Takdir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2024 sekitar 40 mahasiswa dari sejumlah desa di antaranya Yomen, Sekely, Gane Dalam, Kurunga, Jibubu, Awis, dan Yamli menerima bantuan sebesar Rp1.500.000 per orang. Penyaluran bantuan dilakukan melalui orang tua atau wali mahasiswa, bukan langsung kepada penerima.
Menurut Rifaldi, skema tersebut dinilai problematik karena membuka ruang terhadap distorsi informasi, lemahnya kontrol terhadap penerima manfaat, serta potensi penyimpangan dalam distribusi. Ia juga menyoroti minimnya keterbukaan terkait kriteria seleksi dan proses verifikasi yang seharusnya dapat diakses publik.
Dalam konteks ini, BIM Malut secara tegas mendesak agar Humas PT GMM, Mahdi M. Nur, dicopot dari jabatannya. Mereka menilai fungsi humas sebagai penyambung komunikasi publik tidak berjalan optimal dalam menjelaskan berbagai polemik yang muncul.
“Ketika komunikasi publik tidak berjalan baik, maka krisis kepercayaan tidak bisa dihindari. Kami melihat belum ada penjelasan terbuka yang memadai kepada masyarakat,” tegas Rifaldi.
Di sisi lain, PT GMM sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan dukungan pendidikan, termasuk rencana menaikkan nominal beasiswa menjadi Rp2.000.000 per mahasiswa mulai November 2025. Namun, BIM Malut menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan.
“Masalah utamanya bukan pada jumlah bantuan, tetapi pada integritas sistem. Tanpa transparansi, peningkatan anggaran hanya akan memperluas ruang ketidakjelasan,” lanjut Rifaldi Takdir.
Aksi pada Rabu, 8 April 2026 ini diperkirakan akan melibatkan mahasiswa asal Maluku Utara dari berbagai daerah. BIM Malut juga membuka partisipasi organisasi masyarakat sipil untuk turut mengawal isu tersebut sebagai bagian dari dorongan terhadap praktik good governance dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT GMM belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh BIM Malut.
