Muklas Adam, S.Pi Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM Subsidi, KNPI Bidang SDM: Kenaikan BBM Menambah Beban Rakyat Indonesia

- Penulis

Senin, 15 Juni 2026 - 06:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LABUHA – RETORIKA AKTUAL.COM Muklas Adam, S.Pi, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), menyuarakan kritik terhadap kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Dalam orasi yang disampaikannya, Muklas meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mengevaluasi dan menurunkan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli rakyat.

Menurut Muklas Adam, kenaikan harga BBM subsidi tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dampak tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, petani, pedagang kecil, buruh, hingga pelaku usaha mikro di berbagai daerah Indonesia.

“Kenaikan BBM subsidi sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat merasakan langsung efeknya. Ketika BBM naik, biaya transportasi dan distribusi barang ikut naik, sehingga harga sembilan bahan pokok juga ikut meningkat,” ujar Muklas Adam.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menilai kondisi tersebut semakin memperberat beban masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi akibat tingginya harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan solusi yang nyata dan berpihak kepada rakyat kecil.

Muklas menjelaskan bahwa hampir seluruh sektor ekonomi memiliki ketergantungan terhadap BBM. Oleh karena itu, setiap kenaikan harga BBM akan berdampak berantai terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ketika BBM naik, biaya operasional meningkat. Pedagang harus menyesuaikan harga jual, biaya angkut barang naik, dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban karena harus membeli kebutuhan dengan harga yang lebih mahal,” katanya.

Ia juga menyoroti kondisi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari. Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM.

Sebagai pengurus KNPI Bidang SDM, Muklas menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan BBM agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat.

“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah pusat untuk mendengar suara rakyat. Jangan sampai kenaikan BBM membuat harga sembako terus melonjak dan semakin menambah kesengsaraan masyarakat. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan keringanan, bukan justru menambah beban hidup mereka,” tegasnya.

Muklas juga menilai bahwa stabilitas harga BBM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Jika harga BBM dapat dikendalikan, maka harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat juga dapat lebih terjaga.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif demi mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, KNPI melalui Bidang SDM berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di akhir penyampaiannya, Muklas Adam menegaskan bahwa suara masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan publik. Ia berharap pemerintah dapat segera merespons berbagai keluhan masyarakat terkait kenaikan harga BBM subsidi dan dampaknya terhadap harga kebutuhan pokok yang terus meningkat.

“Rakyat membutuhkan perhatian dan keberpihakan pemerintah. Kami berharap aspirasi ini dapat didengar dan menjadi bahan evaluasi demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Muklas Adam, S.Pi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel retorikaaktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerakan Pemuda Peduli Kelompok Nelayan Kepung Kantor DKP Halsel, Soroti Proyek Dua Unit Pajeko Rp3 Miliar Lebih, Desak Bupati Evaluasi Kadis
Laut Pesisir Desa Gambaru Diduga Tercemar Limbah, Air Berubah Hijau dan Bau Menyengat, Warga Desak Pemerintah Segera Turun ke Lokasi
Warga Desa Gambaru Desak Audit Investigatif Dana Desa 2023–2025, Pertanyakan Realisasi Program dan Minta LPJ Dibongkar
Ketua PNTI Maluku Utara Desak Polda dan DKP Usut Tuntas Fenomena Matinya Ikan di Pesisir Pantai Obi
Diduga Limbah Cemari Pesisir Pulau Obi Utara, Warga Mengaku Ikan Peliharaan Mati dan Aktivitas Terganggu
SENIN, SMMPL GELAR AKSI DEMONSTRASI DI JAKARTA, DESAK ESDM, KLH, DAN KPK USUT DUGAAN PERSOALAN LINGKUNGAN PT WANATIARA PERSADA
Pemdes Bibinoi Salurkan Insentif dan BLT, Kepala Desa Munir Kasuba Tegaskan Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Jufri Haringan Desak PT GTS Buka Peta IUP, Klaim Lahan Lima Kelompok Tani Seluas 700 Hektare Sudah Dipatok dalam Wilayah IUP
Berita ini 116 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 04:45 WIB

Gerakan Pemuda Peduli Kelompok Nelayan Kepung Kantor DKP Halsel, Soroti Proyek Dua Unit Pajeko Rp3 Miliar Lebih, Desak Bupati Evaluasi Kadis

Senin, 3 Agustus 2026 - 05:39 WIB

Laut Pesisir Desa Gambaru Diduga Tercemar Limbah, Air Berubah Hijau dan Bau Menyengat, Warga Desak Pemerintah Segera Turun ke Lokasi

Minggu, 2 Agustus 2026 - 09:31 WIB

Warga Desa Gambaru Desak Audit Investigatif Dana Desa 2023–2025, Pertanyakan Realisasi Program dan Minta LPJ Dibongkar

Minggu, 2 Agustus 2026 - 03:21 WIB

Ketua PNTI Maluku Utara Desak Polda dan DKP Usut Tuntas Fenomena Matinya Ikan di Pesisir Pantai Obi

Minggu, 2 Agustus 2026 - 01:57 WIB

Diduga Limbah Cemari Pesisir Pulau Obi Utara, Warga Mengaku Ikan Peliharaan Mati dan Aktivitas Terganggu

Berita Terbaru