HALMAHERA SELATAN – Dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan di wilayah Desa Wayaloar, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan mulai menjadi sorotan publik. Kondisi lingkungan di wilayah lingkar tambang Pulau Obi dinilai semakin memprihatinkan dan memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, aktivis ulung Muklas Adam, S.PI mendesak pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk segera turun ke lapangan guna melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap berbagai dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut.
Menurut Muklas, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai laporan dan keluhan masyarakat yang mulai mempertanyakan dampak aktivitas industri terhadap kondisi hutan dan lingkungan di Pulau Obi, khususnya di Desa Wayaloar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas industri yang beroperasi di wilayah lingkar tambang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait perlindungan kawasan hutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
Dalam pernyataannya, Muklas juga menyoroti aktivitas yang berkaitan dengan PT Telaga Bakti Persada yang diketahui beroperasi di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi serta pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perusahaan guna memastikan operasionalnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun pencemaran yang dapat merugikan masyarakat.
“Satgas PKH harus segera turun ke lapangan untuk melakukan investigasi secara komprehensif terhadap dugaan kerusakan dan pencemaran lingkungan di Desa Wayaloar, Kecamatan Obi. Negara harus hadir memastikan bahwa kawasan hutan dan lingkungan tetap terlindungi,” ujar Muklas.
Ia menegaskan bahwa investigasi tersebut penting dilakukan agar kondisi sebenarnya di lapangan dapat diketahui secara objektif. Dengan demikian, jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap kawasan hutan atau pencemaran lingkungan, maka langkah penegakan hukum dapat segera dilakukan.
Menurut Muklas, Pulau Obi merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari hasil hutan hingga potensi pertambangan yang menjadi perhatian berbagai pihak. Namun demikian, pengelolaan sumber daya alam tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
“Pembangunan dan investasi memang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tetapi semua itu harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi ruang hidup masyarakat,” tegasnya.
Muklas juga mengingatkan bahwa apabila aktivitas industri tidak dikelola secara bertanggung jawab, maka potensi kerusakan lingkungan dan pencemaran dapat terjadi dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ia mencontohkan bahwa kerusakan kawasan hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, meningkatkan risiko bencana lingkungan, serta berdampak pada sumber air dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam.
Selain itu, pencemaran lingkungan yang tidak terkendali juga dapat mengancam kesehatan masyarakat serta merusak kualitas lingkungan yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Muklas menegaskan bahwa langkah investigasi oleh Satgas PKH sangat penting guna memastikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam koridor hukum dan tidak merusak lingkungan.
“Jika dalam proses investigasi nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap kawasan hutan atau pencemaran lingkungan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa selain penegakan hukum, langkah pemulihan lingkungan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah apabila terbukti terjadi kerusakan atau pencemaran.
Menurutnya, pemulihan ekosistem merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan alam agar lingkungan dapat kembali berfungsi secara optimal bagi kehidupan masyarakat.
Muklas juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk memastikan kondisi lingkungan di Pulau Obi tetap terjaga.
Lebih lanjut, Muklas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat serta pengawasan dari berbagai elemen sipil juga sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dapat menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang konstruktif.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersama-sama memastikan bahwa pembangunan tidak merusak alam yang menjadi sumber kehidupan,” katanya.
Muklas juga menegaskan bahwa Pulau Obi bukan hanya dikenal sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga memiliki ekosistem hutan dan laut yang penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
Karena itu, ia berharap pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut dapat dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.
“Pulau Obi bukan sekadar wilayah tambang atau investasi. Di sana ada hutan, ada laut, dan ada kehidupan masyarakat yang bergantung pada keseimbangan alam. Negara harus hadir memastikan lingkungan tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata,” pungkas Muklas.
