Polda Aceh Paparkan Data Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Masyarakat Terdampak Bencana

- Penulis

Rabu, 7 Januari 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh — Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memaparkan data pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Provinsi Aceh.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, S.I.K., menyampaikan bahwa hingga Rabu, 7 Januari 2026, telah dilakukan pendataan terhadap lokasi, jumlah unit, serta progres pembangunan hunian bantuan di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Berdasarkan data yang kami himpun, pembangunan Huntara direncanakan sebanyak 7.974 unit yang tersebar di 74 lokasi. Sementara itu, Huntap tercatat sebanyak 4.484 unit yang berada di 18 lokasi,” ujar Kombes Pol. Joko Krisdiyanto.

 

Ia menjelaskan, pembangunan Huntara tersebar di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, serta Kabupaten Pidie. Adapun pembangunan Huntap difokuskan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Bireuen.

Menurutnya, pembangunan Huntara dan Huntap tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana, khususnya terkait penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman pascabencana.

 

Polda Aceh, lanjutnya, juga terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan proses pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.

“Diharapkan keberadaan Huntara dan Huntap ini dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana,” tutup Kabid Humas Polda Aceh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel retorikaaktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GMNI Halmahera Selatan: APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Beking Tambang Ilegal di Kusubibi yang Diduga Gunakan Sianida dan Merkuri
Warga Lima Kelompok di Desa Gambaru Desak PT GTS Penuhi Hak Pemilik Lahan, Minta DPRD dan Pemerintah Tidak Tutup Mata
Gaji Perangkat Desa Diduga Menunggak, Transparansi Dana Desa Gambaru Dipertanyakan; Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Total
M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang
M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang
Diduga Tunggak Gaji Perangkat Desa hingga Setahun, Kinerja Kades Gambaru Disorot, DPMD Halsel Didesak Segera Turun Tangan
Dugaan Dampak Lingkungan Meluas, Sekdes Fluk Soroti Kondisi Kali Doko, Kali Papaceda, dan Kali Nike, Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh AMDAL PT GTS
Kali Papaceda dan Kali Doko Diduga Tercemar, Warga Gambaru Minta Pemerintah Cabut Izin Lingkungan PT Gane Tambang Sentosa
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 11:51 WIB

GMNI Halmahera Selatan: APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Beking Tambang Ilegal di Kusubibi yang Diduga Gunakan Sianida dan Merkuri

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:27 WIB

Warga Lima Kelompok di Desa Gambaru Desak PT GTS Penuhi Hak Pemilik Lahan, Minta DPRD dan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:19 WIB

Gaji Perangkat Desa Diduga Menunggak, Transparansi Dana Desa Gambaru Dipertanyakan; Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Total

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:22 WIB

M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:10 WIB

M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang

Berita Terbaru