Bupati Halsel Lantik Tujuh Pejabat, Tekankan Etika, Loyalitas, dan Pelayanan Publik

- Penulis

Selasa, 13 Januari 2026 - 04:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

HALSEL RETORIKAAKTUAL.COM— Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan kembali melakukan penataan birokrasi. Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba secara resmi melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama dalam sebuah prosesi yang digelar di lingkungan Pemda Halsel.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah serta memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan profesional. Sejumlah pejabat yang dilantik menempati posisi strategis pada level staf ahli, asisten setda, hingga kepala dinas dan kepala badan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Bupati Bassam Kasuba menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk kepercayaan negara yang harus dijawab dengan kerja nyata dan dedikasi tinggi.

“Setiap jabatan membawa konsekuensi moral dan tanggung jawab besar. Integritas, loyalitas, serta disiplin harus menjadi pegangan utama dalam menjalankan tugas,” tegasnya.

Menurut Bupati, dinamika mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam sistem pemerintahan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ritme kerja birokrasi agar tetap adaptif terhadap tantangan serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Ia juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak bekerja berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

“Keputusan harus diambil secara objektif dan profesional. Tinggalkan pola pikir negatif, bekerja dengan hati, dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujar Bupati.

Pelantikan ini diharapkan mampu mendorong percepatan program pemerintah daerah, memperkuat koordinasi antar OPD, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Halmahera Selatan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel retorikaaktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GMNI Halmahera Selatan: APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Beking Tambang Ilegal di Kusubibi yang Diduga Gunakan Sianida dan Merkuri
Warga Lima Kelompok di Desa Gambaru Desak PT GTS Penuhi Hak Pemilik Lahan, Minta DPRD dan Pemerintah Tidak Tutup Mata
Gaji Perangkat Desa Diduga Menunggak, Transparansi Dana Desa Gambaru Dipertanyakan; Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Total
M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang
M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang
Diduga Tunggak Gaji Perangkat Desa hingga Setahun, Kinerja Kades Gambaru Disorot, DPMD Halsel Didesak Segera Turun Tangan
Dugaan Dampak Lingkungan Meluas, Sekdes Fluk Soroti Kondisi Kali Doko, Kali Papaceda, dan Kali Nike, Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh AMDAL PT GTS
Kali Papaceda dan Kali Doko Diduga Tercemar, Warga Gambaru Minta Pemerintah Cabut Izin Lingkungan PT Gane Tambang Sentosa
Berita ini 86 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 11:51 WIB

GMNI Halmahera Selatan: APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Beking Tambang Ilegal di Kusubibi yang Diduga Gunakan Sianida dan Merkuri

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:27 WIB

Warga Lima Kelompok di Desa Gambaru Desak PT GTS Penuhi Hak Pemilik Lahan, Minta DPRD dan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:19 WIB

Gaji Perangkat Desa Diduga Menunggak, Transparansi Dana Desa Gambaru Dipertanyakan; Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Total

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:22 WIB

M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:10 WIB

M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang

Berita Terbaru