HALMAHERA SELATAN – Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat daerah. Kali ini, nama Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Dr. Abdilah Kamarullah, diduga dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa oknum tersebut mencoba menghubungi Kepala Desa Tabangame dan Kepala Sekolah Tabangame dengan dalih menyampaikan pesan atau arahan agar segera menghadap Bupati Halmahera Selatan. Komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan singkat dengan gaya bahasa yang meyakinkan, seolah-olah berasal dari pejabat resmi pemerintah daerah.
Modus seperti ini dinilai sangat berbahaya karena memanfaatkan nama dan jabatan pejabat publik untuk mendapatkan kepercayaan korban. Tidak menutup kemungkinan, setelah komunikasi terjalin, pelaku akan mengarahkan pada permintaan tertentu, baik berupa data pribadi, dokumen penting, maupun sejumlah uang dengan berbagai alasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan bahwa setiap agenda resmi yang melibatkan kepala desa, kepala sekolah, maupun unsur pemerintahan lainnya selalu disampaikan melalui mekanisme administrasi yang sah, seperti surat resmi yang ditandatangani dan berstempel instansi. Undangan resmi tidak disampaikan melalui nomor pribadi yang tidak dikenal tanpa konfirmasi administratif.
Masyarakat, khususnya para perangkat desa dan pihak sekolah, diminta untuk tidak mudah percaya apabila menerima telepon atau pesan yang mengatasnamakan Sekda maupun Bupati. Langkah yang perlu dilakukan adalah segera melakukan konfirmasi langsung ke kantor Sekretariat Daerah atau bagian protokol Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Fenomena pencatutan nama pejabat dalam aksi penipuan bukanlah hal baru. Pelaku biasanya memanfaatkan situasi mendesak atau mengatasnamakan perintah pimpinan daerah agar korban merasa tertekan dan segera menuruti permintaan tanpa berpikir panjang. Oleh karena itu, kewaspadaan dan verifikasi menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya kerugian.
Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menelusuri dan menindak tegas pelaku apabila laporan resmi telah disampaikan. Tindakan hukum diperlukan agar tidak semakin banyak pihak yang dirugikan akibat modus serupa.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan agar tidak mudah terpengaruh oleh komunikasi yang mencurigakan. Pemerintah daerah pun mengimbau agar setiap informasi yang mengatasnamakan pejabat publik selalu diverifikasi melalui jalur resmi.
Masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya percobaan penipuan dengan modus serupa diminta segera melapor ke pihak kepolisian terdekat agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
