Halmahera Selatan – Ketua Badan Advokasi Rakyat Halmahera (BARAH), Ady Hi Adam, S.Sos, mendesak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk segera turun melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang Desa Kawasi dan sejumlah titik lainnya di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.
Desakan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak aktivitas pertambangan dan industri yang terus berkembang di wilayah Pulau Obi, yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan hutan, wilayah konservasi, serta mengancam keberlangsungan ruang hidup masyarakat.
Menurut Ady Hi Adam, negara tidak boleh menutup mata terhadap kondisi lingkungan di kawasan lingkar tambang yang semakin hari semakin tertekan oleh aktivitas industri ekstraktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara melalui Satgas PKH harus segera turun melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah lingkar tambang Kawasi dan sejumlah titik lainnya di Pulau Obi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah wilayah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, salah satunya adalah wilayah Akelamo, serta beberapa titik kawasan konservasi lainnya yang diduga terdampak aktivitas industri pertambangan di lingkar tambang Pulau Obi.
Dalam pernyataannya, BARAH menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, khususnya kepada Satgas PKH.
Pertama, BARAH mendesak Satgas PKH untuk segera melakukan investigasi komprehensif terhadap dugaan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar tambang Desa Kawasi dan kawasan lain di Pulau Obi.
Kedua, apabila dalam proses investigasi ditemukan adanya pelanggaran atau kerusakan lingkungan, maka BARAH menuntut adanya penegakan hukum lingkungan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta langkah nyata untuk melakukan pemulihan ekosistem di wilayah terdampak.
Ketiga, BARAH menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung investasi dan berbagai proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, investasi harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.
“Investasi memang penting untuk pembangunan, tetapi tidak boleh mengorbankan hutan, lingkungan hidup, serta ruang hidup masyarakat yang telah lama bergantung pada ekosistem di Pulau Obi,” ujar Ady.
Lebih lanjut, Ady Hi Adam juga mengecam keras apabila pemerintah melalui instansi terkait terkesan membiarkan dugaan kerusakan lingkungan tersebut tanpa langkah konkret.
Ia menegaskan bahwa BARAH tidak akan tinggal diam dan siap melakukan aksi demonstrasi di wilayah lingkar tambang Pulau Obi serta di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) apabila tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Jika tidak ada langkah nyata dari pemerintah, maka BARAH bersama masyarakat siap turun melakukan aksi demonstrasi di wilayah lingkar tambang dan di Kantor KPH. Kami tidak ingin kerusakan lingkungan terus dibiarkan tanpa pengawasan dan tindakan tegas,” tegasnya.
Menurutnya, Pulau Obi dan Desa Kawasi bukan sekadar wilayah yang kaya akan sumber daya nikel dan hasil hutan. Di wilayah tersebut terdapat ruang hidup masyarakat serta keseimbangan ekosistem yang harus dijaga demi keberlanjutan generasi mendatang.
“Tanah Kawasi dan Pulau Obi bukan sekadar hamparan nikel dan kayu. Di sana ada ruang hidup masyarakat serta masa depan lingkungan yang harus dijaga. Karena itu negara harus hadir memastikan hutan dan ekosistem tidak dikorbankan oleh aktivitas industri,” tutupnya.
