Dugaan Pemotongan Gaji Sekuriti dan Tunggakan Honor Pengasuh di SMP Negeri Unggulan Saruma Disorot

HALMAHERA SELATAN – Dugaan pemotongan gaji tenaga sekuriti serta keterlambatan pembayaran honor pengasuh di SMP Negeri Unggulan Saruma menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah beredarnya informasi di kalangan internal sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, gaji tenaga sekuriti yang sebelumnya sebesar Rp2 juta diduga dipotong sebesar Rp500 ribu, sehingga yang diterima hanya Rp1,5 juta. Pemotongan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan pergantian bendahara di lingkungan sekolah.

Namun demikian, alasan tersebut memunculkan pertanyaan. Pergantian pejabat pengelola keuangan seharusnya tidak memengaruhi hak normatif tenaga kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Yang kami terima sekarang berkurang, alasannya karena ada bendahara baru,” ujar salah satu sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, persoalan lain yang turut mencuat adalah keterlambatan pembayaran honor pengasuh. Sejumlah pengasuh dilaporkan belum menerima gaji selama dua bulan terakhir.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendukung pendidikan yang memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas belajar-mengajar di sekolah.

Sejumlah pihak mendesak agar manajemen sekolah segera memberikan klarifikasi secara terbuka. Transparansi dalam pengelolaan keuangan dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Pengamat pendidikan menilai, dugaan pemotongan gaji tanpa dasar yang jelas berpotensi melanggar prinsip perlindungan tenaga kerja. Begitu pula dengan keterlambatan pembayaran honor yang seharusnya menjadi kewajiban untuk dipenuhi tepat waktu.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak sekolah, termasuk kepala sekolah SMP Negeri Unggulan Saruma, belum memberikan keterangan resmi. Media ini masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan langsung terkait dugaan yang beredar.

Sebagai bagian dari prinsip jurnalistik, media ini membuka ruang hak jawab kepada pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi secara proporsional.