Hanya Enam Pangkalan Layani Ribuan Warga, Pemda dan Pertamina Diminta Lebih Jeli Melihat Kondisi Pulau Obi

- Penulis

Sabtu, 12 September 2026 - 03:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

HALMAHERA SELATAN kecamatan obi — Persoalan keterbatasan pasokan minyak tanah bersubsidi kembali dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warga dari Desa Baru, Desa Akegula, Desa Buton, dan Desa Jikotamo menilai distribusi minyak tanah saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa.

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sejumlah desa tersebut, masyarakat harus bergantung pada pangkalan yang jumlahnya terbatas. Informasi yang dihimpun menyebutkan, hanya sekitar enam pangkalan yang melayani kebutuhan minyak tanah masyarakat di wilayah tersebut.

 

Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kebutuhan rumah tangga. Warga mengaku minyak tanah yang tersedia sering kali tidak mencukupi sehingga masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.

 

Warga meminta Pemda Halmahera Selatan dan Pertamina wilayah Maluku Utara lebih jeli melihat kondisi masyarakat di Pulau Obi. Mereka menilai kuota minyak tanah tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah pangkalan, tetapi harus disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan riil setiap desa.

 

“Kami meminta Pemda dan Pertamina lebih jeli melihat kondisi di Pulau Obi. Jangan hanya melihat data di atas kertas. Kami di sini ribuan jiwa, sementara pangkalan dan pasokan minyak tanah sangat terbatas,” keluh warga.

 

Menurut warga, kondisi geografis Pulau Obi juga harus menjadi pertimbangan. Jarak antardesa yang cukup jauh, akses transportasi yang terbatas, serta tingginya kebutuhan masyarakat membuat persoalan distribusi minyak tanah membutuhkan perhatian khusus.

 

Warga mempertanyakan apakah kuota yang diberikan saat ini benar-benar telah disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah.

 

Jika jumlah pangkalan hanya enam sementara masyarakat yang harus dilayani mencapai ribuan jiwa, maka Pemda bersama Pertamina dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi yang selama ini berjalan.

 

Pemda dan Pertamina Diminta Turun Lapangan

 

Masyarakat mendesak Pemda Halsel bersama Pertamina tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi turun langsung melihat kondisi di lapangan.

 

Pengecekan dinilai perlu dilakukan terhadap jumlah pangkalan, kuota yang diterima, jadwal pasokan, hingga kebutuhan minyak tanah masyarakat di masing-masing desa.

 

Warga juga meminta adanya pengawasan ketat agar minyak tanah bersubsidi benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak terjadi penyimpangan selama proses distribusi.

 

“Yang kami minta hanya minyak tanah yang cukup dan distribusi yang adil. Jangan sampai masyarakat terus mengalami kekurangan sementara kuota tidak pernah dievaluasi,” tegas warga.

 

Enam Pangkalan Dinilai Tidak Seimbang

 

Masyarakat menilai keberadaan enam pangkalan untuk melayani kebutuhan ribuan warga di beberapa desa harus menjadi perhatian serius.

 

Pemda Halsel dan Pertamina diminta menghitung kembali kebutuhan masyarakat berdasarkan jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk, serta kondisi geografis masing-masing desa.

 

Jika berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa kuota yang tersedia memang tidak mencukupi, maka penyesuaian pasokan dinilai perlu dilakukan.

 

Warga berharap persoalan ini tidak berhenti pada keluhan masyarakat semata. Mereka meminta Pemda dan Pertamina segera mengambil langkah konkret agar persoalan minyak tanah tidak terus berulang.

 

Masyarakat menegaskan bahwa minyak tanah merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga. Ketika pasokan terbatas, warga kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

 

Karena itu, Pemda Halmahera Selatan dan Pertamina wilayah Maluku Utara didesak segera melakukan evaluasi terhadap jumlah pangkalan, kuota dan mekanisme distribusi minyak tanah bersubsidi di Pulau Obi.

 

Warga berharap kebijakan distribusi benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan data administratif.

 

Enam pangkalan untuk melayani ribuan warga dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Pemda dan Pertamina diminta lebih peka, turun langsung ke lapangan, dan segera mencari solusi agar pasokan minyak tanah di Pulau Obi benar-benar mencukupi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel retorikaaktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemerintah Kabupaten Halsel Minta BPH Migas Tambah Kuota Minyak Tanah Subsidi untuk Kepulauan Obi
Sudah Dipasang Police Line, Lobang Diduga Milik Hi. Safrudin Kembali Beroperasi, Polres Halsel dan Polda Malut Diminta Bertindak
Tambang Diduga Tanpa WPR dan IPR Masih Beroperasi di Anggai, Polda Malut dan Polres Halsel Diminta Beri Efek Jera
Diduga Ada Pelanggaran Pemasangan Listrik di Area Tambang Anggai, Polres Halsel dan Polda Malut Diminta Segera Periksa Kepala PLN Laiwui
Pasokan Pertalite Terbatas, Warga Desa Baru Desak Pemerintah Tambah Kuota BBM
Obi Barat Cup Resmi Bergulir, Wasit Fandi Junaib Pimpin Pertandingan
Turnamen Obi Barat Cup Baru 15 Menit Dimulai, Kebakaran Hebohkan Desa Jikohay
Camat Obi Barat Resmi Buka Turnamen Obi Barat Cup, Jadi Ajang Silaturahmi dan Seleksi Pemain Menuju Bupati Cup
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 03:44 WIB

Pemerintah Kabupaten Halsel Minta BPH Migas Tambah Kuota Minyak Tanah Subsidi untuk Kepulauan Obi

Minggu, 13 September 2026 - 06:54 WIB

Sudah Dipasang Police Line, Lobang Diduga Milik Hi. Safrudin Kembali Beroperasi, Polres Halsel dan Polda Malut Diminta Bertindak

Minggu, 13 September 2026 - 06:30 WIB

Tambang Diduga Tanpa WPR dan IPR Masih Beroperasi di Anggai, Polda Malut dan Polres Halsel Diminta Beri Efek Jera

Minggu, 13 September 2026 - 02:50 WIB

Diduga Ada Pelanggaran Pemasangan Listrik di Area Tambang Anggai, Polres Halsel dan Polda Malut Diminta Segera Periksa Kepala PLN Laiwui

Sabtu, 12 September 2026 - 14:02 WIB

Pasokan Pertalite Terbatas, Warga Desa Baru Desak Pemerintah Tambah Kuota BBM

Berita Terbaru