HALMAHERA SELATAN – Dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi ilegal dari Pulau Seram ke Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kian menuai sorotan tajam. Warga Desa Kawasi dan Desa Soligi, Kecamatan Obi Selatan, mengeluhkan harga BBM subsidi yang dijual hingga Rp11.000 per liter, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah justru dinilai tutup mata. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret untuk menertibkan distribusi BBM subsidi yang diduga tidak tepat sasaran dan membebani masyarakat.
Desa Soligi, dengan jumlah penduduk hampir 2.000 jiwa, diketahui belum memiliki pangkalan resmi BBM subsidi. Kekosongan distribusi ini diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjual BBM dengan harga tinggi tanpa pengawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga mengaku tidak memiliki pilihan selain membeli dengan harga mahal.
“Ini kebutuhan sehari-hari. Mau tidak mau tetap kami beli walaupun mahal,” ujar salah satu warga.
Saat dikonfirmasi, Hasbi selaku pemilik minyak tanah mengakui bahwa pasokan BBM diperoleh dari Pulau Seram sebanyak sekitar 4 ton, dengan harga Rp9.000 per liter. Ia berdalih harga jual Rp11.000 per liter ditetapkan untuk menutup biaya transportasi.
“Kami ambil dari Seram harga Rp9.000, jadi kami jual Rp11.000 karena biaya transportasi,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa distribusi BBM subsidi di wilayah Obi tidak melalui jalur resmi. Padahal, sesuai regulasi, BBM subsidi wajib disalurkan melalui agen atau pangkalan resmi yang ditunjuk pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Halmahera Selatan, Anai Rajilun, tidak memberikan tanggapan. Sikap bungkam ini memperkuat penilaian publik bahwa pemerintah daerah belum serius menangani persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Sebelumnya, pihak internal dinas juga terkesan saling lempar tanggung jawab. Kabid terkait, Karmila, sempat mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Dinas, namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan ke publik.
Akibat lemahnya pengawasan, masyarakat kini harus menanggung dampak langsung. Tingginya harga BBM turut memicu kenaikan biaya transportasi hingga kebutuhan pokok lainnya, yang pada akhirnya semakin menekan ekonomi warga kecil.
Masyarakat Desa Soligi dan Kawasi mendesak pemerintah daerah segera turun tangan. Mereka meminta adanya tindakan tegas terhadap dugaan peredaran ilegal, sekaligus menghadirkan pangkalan resmi BBM subsidi di wilayah mereka.
“Pemerintah jangan diam. Kami butuh solusi, bukan pembiaran,” tegas warga.
Kasus ini menjadi cerminan lemahnya tata kelola distribusi BBM subsidi di daerah. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan serius, praktik serupa berpotensi terus terjadi dan semakin merugikan masyarakat luas.
