Jakarta Selatan – Audiensi antara PT GMM dan Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM Malut) di kantor pusat Korindo Group, Pancoran, berubah menjadi ruang tekanan terbuka yang menelanjangi persoalan serius dalam pengelolaan informasi program beasiswa perusahaan.
Pertemuan tersebut tidak lagi sekadar forum klarifikasi, melainkan menjelma menjadi arena konfrontasi langsung, di mana BIM Malut secara tegas mendesak pimpinan PT GMM untuk segera mencopot Humas perusahaan, Mahdi M. Nur, yang diduga berada di balik ketidaktransparanan data penerima beasiswa.
Desakan ini disampaikan langsung di hadapan jajaran pimpinan perusahaan di kantor pusat, memperlihatkan bahwa persoalan ini telah mencapai titik kritis dan tidak lagi bisa diselesaikan secara internal semata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan BIM Malut, Rifaldi Takdir, menegaskan bahwa inti persoalan bukan sekadar klaim angka, tetapi menyangkut kredibilitas informasi yang disampaikan ke publik.
“Humas adalah wajah perusahaan. Kalau data yang disampaikan tidak transparan dan sulit diverifikasi, maka yang rusak bukan hanya programnya, tapi kepercayaan publik secara keseluruhan,” tegas Rifaldi.
Sorotan utama tertuju pada klaim PT GMM yang menyebutkan telah menyalurkan beasiswa kepada 40 mahasiswa pada tahun 2024. Namun hingga kini, tidak ada publikasi terbuka terkait nama penerima, asal kampus, maupun mekanisme seleksi yang dapat diuji secara independen.
Kondisi ini dinilai BIM Malut sebagai indikasi kuat adanya ketidakterbukaan informasi yang berpotensi mengarah pada permainan terselubung dalam pendataan.
Lebih jauh, BIM Malut menilai peran Humas seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjamin keterbukaan informasi. Namun dalam kasus ini, justru dinilai gagal menjalankan fungsi tersebut.
“Jika Humas tidak mampu menyajikan data yang akurat dan transparan, maka wajar publik mempertanyakan: ada apa di balik ini semua?” lanjutnya.
Tekanan dalam audiensi semakin menguat ketika dibahas skema distribusi beasiswa yang dilakukan melalui orang tua atau wali. Pola ini dianggap tidak hanya melemahkan kontrol penerima, tetapi juga membuka ruang bias informasi yang semakin sulit dilacak kebenarannya.
Menanggapi hal tersebut, pihak PT GMM menyatakan akan melakukan evaluasi dan kroscek ulang secara menyeluruh terhadap data penerima beasiswa. Namun, BIM Malut menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak disertai pembukaan data secara transparan kepada publik.
Mereka menegaskan bahwa audit internal tanpa pengawasan eksternal hanya akan menghasilkan transparansi semu.
Di tengah polemik ini, rencana perusahaan untuk menaikkan nominal beasiswa dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 dinilai tidak relevan dengan persoalan utama.
“Ini bukan soal angka. Ini soal kejujuran dan transparansi. Percuma nominal naik kalau sistemnya bermasalah,” tegas BIM Malut.
Audiensi ini pada akhirnya membuka persoalan yang lebih luas, yakni krisis kepercayaan terhadap manajemen informasi perusahaan, khususnya dalam program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
BIM Malut memastikan akan terus mengawal kasus ini dan tidak menutup kemungkinan membawa persoalan ini ke ruang publik yang lebih luas jika tidak ada langkah tegas dari pimpinan PT GMM.
Mereka menegaskan, pencopotan Humas menjadi langkah awal yang harus diambil untuk memulihkan kepercayaan publik, disertai pembenahan total sistem pendataan dan transparansi program beasiswa.
“Kalau tidak ada tindakan nyata, maka publik berhak menilai ini bukan sekadar kelalaian, tapi bagian dari pola yang sengaja ditutup-tutupi,” tutup mereka.
Dengan tekanan yang kini telah sampai ke level pimpinan pusat, kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen PT GMM dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik.
