HALMAHERA SELATAN – Keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, yang berada di kawasan lingkar tambang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi lokal, UMKM yang diharapkan tumbuh seiring aktivitas industri pertambangan justru dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.
Harapan besar masyarakat terhadap peningkatan taraf hidup melalui kehadiran perusahaan tambang hingga kini belum terwujud secara nyata. Warga mengaku masih bergelut dengan berbagai persoalan mendasar, mulai dari listrik yang tidak stabil hingga ketersediaan air bersih yang sangat terbatas.
Keluhan paling menonjol datang dari seringnya pemadaman listrik di siang hari. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga memukul pelaku UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usaha mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana kami mau berkembang kalau listrik sering padam, apalagi di siang hari saat aktivitas usaha sedang berjalan. Ini sangat merugikan,” ungkap salah satu pelaku UMKM di Desa Kawasi.
Selain listrik, persoalan air bersih juga menjadi masalah serius. Warga menyebut distribusi air tidak berjalan normal—kadang mengalir, namun sering kali mati tanpa kepastian waktu. Situasi ini memperparah kondisi masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih sebagai wilayah yang berada di sekitar aktivitas industri besar.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat menilai pihak perusahaan belum mampu melihat dan merespons secara nyata kondisi yang dihadapi warga di lapangan. Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar dinilai sebagai bentuk ketidaksensitifan terhadap kehidupan masyarakat lingkar tambang.
“Kami ini berada di sekitar perusahaan besar, tapi justru hidup dalam keterbatasan. Listrik tidak stabil, air bersih sulit. Kami menilai perusahaan tidak benar-benar melihat kondisi kami,” ujar warga lainnya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan efektivitas program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Program yang ada dinilai belum tepat sasaran dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Banyak warga merasa bahwa UMKM hanya dijadikan formalitas tanpa pendampingan serius dan dukungan infrastruktur yang memadai.
Sejumlah tokoh masyarakat juga menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
“Jangan sampai keberadaan tambang hanya menguntungkan pihak tertentu, sementara masyarakat sekitar tetap hidup dalam kesulitan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Tak hanya perusahaan, pemerintah daerah juga dinilai perlu turun tangan secara aktif untuk memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi. Warga berharap ada pengawasan yang lebih ketat serta langkah konkret dalam memperbaiki layanan dasar seperti listrik dan air bersih.
Masyarakat Desa Kawasi secara tegas mendesak agar persoalan ini segera ditangani. Mereka menginginkan solusi nyata, bukan sekadar janji atau program yang tidak berdampak langsung.
Perbaikan infrastruktur dasar serta penguatan UMKM yang berkelanjutan dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah lingkar tambang.
Dengan kondisi yang terus berulang tanpa penyelesaian, kekecewaan warga pun semakin memuncak. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dikhawatirkan dapat memicu ketegangan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
