BENGKALIS, RIAU RETORIKA AKTUAL. COM – Pulau Bengkalis kembali menjadi sorotan. Di tengah gencarnya seruan pemerintah pusat untuk memberantas penyelundupan dan impor ilegal, aktivitas keluar-masuk barang dari Malaysia ke wilayah ini justru diduga berlangsung semakin masif dan nyaris tanpa hambatan.
Berbagai komoditas mulai dari elektronik, bahan bangunan, sembako, kosmetik, obat-obatan, hingga rokok impor disebut-sebut masuk secara rutin melalui jalur laut.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa aktivitas yang diduga berlangsung secara terbuka itu seolah sulit disentuh aparat?
Seorang sumber yang mengetahui aktivitas perdagangan lintas batas di Bengkalis, berinisial JK, mengungkapkan bahwa praktik tersebut bukan lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya, pola distribusi barang diduga telah berlangsung secara terstruktur, mulai dari pengiriman dari Malaysia, pembongkaran di Bengkalis, hingga pendistribusian ke berbagai daerah di Pulau Sumatera.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau volumenya besar dan berlangsung bertahun-tahun, tentu publik berhak bertanya, di mana pengawasannya? Siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh barang yang masuk telah memenuhi ketentuan kepabeanan?” ujarnya.
JK menyebut, sejumlah Kapal Layar Motor (KLM) berkapasitas ratusan ton diduga rutin melakukan aktivitas pengangkutan barang dari Malaysia menuju Bengkalis. Aktivitas tersebut bahkan diklaim berlangsung beberapa kali dalam sepekan.
Fakta inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi dan dugaan di tengah masyarakat. Salah satu yang paling sering diperbincangkan adalah dugaan adanya praktik “setor tunai” yang membuat aktivitas tersebut tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Meski belum ada bukti yang dapat menguatkan dugaan tersebut, isu ini terus berkembang karena masyarakat menilai mustahil aktivitas perdagangan lintas negara dalam skala besar dapat berlangsung lama tanpa diketahui pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Jika benar terjadi pelanggaran kepabeanan, maka hal tersebut bukan perkara sepele. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa memenuhi prosedur resmi dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah.
Lebih jauh, peredaran barang impor ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk. Praktik tersebut juga berpotensi mematikan usaha pelaku usaha lokal yang selama ini menjalankan aktivitas perdagangan secara sah dan taat aturan.
Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya pengungkapan besar yang mampu menjawab keresahan masyarakat terkait dugaan masuknya barang ilegal ke Bengkalis. Penindakan yang terjadi dinilai belum menyentuh aktor utama yang diduga mengendalikan rantai distribusi tersebut.
Situasi ini membuat publik mulai mempertanyakan keseriusan aparat dalam memberantas penyelundupan. Sebab, apabila praktik tersebut benar adanya dan terus berlangsung tanpa tindakan tegas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Instruksi Presiden untuk memberantas penyelundupan seharusnya menjadi alarm bagi seluruh aparat terkait agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik-praktik yang merugikan negara. Bengkalis tidak boleh dibiarkan menjadi pintu masuk bebas bagi barang-barang yang diduga tidak memenuhi ketentuan hukum Indonesia.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata. Bukan sekadar razia sesaat atau penindakan di permukaan, melainkan pengungkapan menyeluruh terhadap dugaan jaringan penyelundupan yang selama ini disebut-sebut beroperasi secara sistematis.
Sebab jika dugaan tersebut terus berulang tanpa ada tindakan tegas, publik akan semakin sulit menghindari pertanyaan yang kini mulai menggema di tengah masyarakat: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari bebasnya barang ilegal masuk ke Pulau Bengkalis?
