- Penulis

Sabtu, 7 Februari 2026 - 10:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelayanan Puskesmas Laluin Disorot, Warga Desak Bupati Halsel Segera Evaluasi Kepala Puskesmas

HALSEL – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan serius masyarakat. Berbagai keluhan mencuat, mulai dari pasien kritis yang harus dirujuk menggunakan fasilitas dan biaya pribadi keluarga, hingga pasien berobat yang tidak mendapatkan obat dengan alasan stok tidak tersedia.

Sorotan ini menguat setelah beredarnya surat resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 21 Januari 2026 tentang Rujukan Pasien dan Rujukan Balik, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Puskesmas se-Halmahera Selatan. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa anggaran rujukan dan rujukan balik pasien tahun 2026 telah disiapkan sesuai Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah, dengan mekanisme administrasi yang jelas.
Namun, kondisi di Puskesmas Laluin justru dinilai bertolak belakang dengan kebijakan tersebut. Warga menyebut, setiap pasien dalam kondisi kritis yang harus dirujuk ke RSUD Labuha, keluarga pasien dipaksa mencari sendiri sarana transportasi—baik perahu maupun kendaraan darat—dengan biaya pribadi di tengah situasi darurat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seorang orang tua pasien yang enggan disebutkan namanya mengaku panik saat anaknya dalam kondisi kritis dan harus segera dirujuk untuk persalinan.
“Kami panik waktu itu. Anak kami sudah kritis mau melahirkan, tapi kami sendiri yang harus cari kendaraan untuk rujuk,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan keluarga pasien lain yang mengalami kondisi kritis pada Sabtu, 7 Januari 2026. Mereka mengaku tidak mendapatkan fasilitas transportasi dari Puskesmas dan harus menggunakan kendaraan sendiri.
“Pasien sudah kritis, tapi kami lagi yang harus siapkan kendaraan sendiri. Tidak ada bantuan fasilitas dari Puskesmas,” ungkapnya.

Selain persoalan rujukan dan ketersediaan obat, warga turut menyoroti speedboat milik Puskesmas Laluin yang hingga kini disebut tidak pernah difungsikan untuk kepentingan rujukan pasien melalui jalur laut, meski wilayah Kayoa Selatan sangat bergantung pada transportasi laut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Laluin, Ikra Mahmud, mengakui bahwa speedboat Puskesmas memang belum pernah digunakan untuk melayani pasien rujukan. Terkait ketersediaan obat, ia menyatakan pihaknya telah memberikan klarifikasi melalui media sebelumnya.

Kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan karena sebagian besar pasien berasal dari keluarga kurang mampu yang kesulitan menanggung biaya transportasi rujukan secara mandiri.
Masyarakat Kayoa Selatan menilai bahwa pengelolaan pelayanan, ketersediaan obat, fasilitas rujukan, serta pemanfaatan sarana penunjang berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab manajemen Puskesmas.
Atas dasar itu, warga secara tegas mendesak Bupati Halmahera Selatan, Ali Basam Kasuba, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Puskesmas Laluin, termasuk menilai kinerja, manajemen pelayanan, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada.

Warga juga meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif dan transparan, serta diikuti dengan sanksi tegas apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sorotan serupa turut diarahkan kepada Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan terkait hasil evaluasi maupun tindak lanjut atas desakan masyarakat tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel retorikaaktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

GMNI Halmahera Selatan: APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Beking Tambang Ilegal di Kusubibi yang Diduga Gunakan Sianida dan Merkuri
Warga Lima Kelompok di Desa Gambaru Desak PT GTS Penuhi Hak Pemilik Lahan, Minta DPRD dan Pemerintah Tidak Tutup Mata
Gaji Perangkat Desa Diduga Menunggak, Transparansi Dana Desa Gambaru Dipertanyakan; Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Total
M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang
M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang
Diduga Tunggak Gaji Perangkat Desa hingga Setahun, Kinerja Kades Gambaru Disorot, DPMD Halsel Didesak Segera Turun Tangan
Dugaan Dampak Lingkungan Meluas, Sekdes Fluk Soroti Kondisi Kali Doko, Kali Papaceda, dan Kali Nike, Desak Pemerintah Evaluasi Menyeluruh AMDAL PT GTS
Kali Papaceda dan Kali Doko Diduga Tercemar, Warga Gambaru Minta Pemerintah Cabut Izin Lingkungan PT Gane Tambang Sentosa
Berita ini 71 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 11:51 WIB

GMNI Halmahera Selatan: APH Jangan Tutup Mata, Usut Dugaan Beking Tambang Ilegal di Kusubibi yang Diduga Gunakan Sianida dan Merkuri

Jumat, 24 Juli 2026 - 15:27 WIB

Warga Lima Kelompok di Desa Gambaru Desak PT GTS Penuhi Hak Pemilik Lahan, Minta DPRD dan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:19 WIB

Gaji Perangkat Desa Diduga Menunggak, Transparansi Dana Desa Gambaru Dipertanyakan; Warga Desak Inspektorat dan Kejaksaan Audit Total

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:22 WIB

M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:10 WIB

M. Saleh Nijar: Teriakan Warga Gambaru dan Fluk Alarm bagi Pemerintah, Konflik Lahan di Obi Tak Boleh Terus Berulang

Berita Terbaru